Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting yang merupakan salah satu Prioritas Nasional dan daerah, Penilaian kinerja konvergensi intervensi pencegahan stunting tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi sebagai evaluasi untuk 22 kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penilaian Kinerja ini dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dalam hal ini Ditjen Bina Bangda dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Bappelitbangda Provinsi NTT sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Merampungkan Kunjungan Kerja Sumba, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Rapat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat serta para bupati di Kantor Bupati Sumba Barat, Sabtu (5/6). Rapat membahas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari Major Project Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan energi, pencapaian target bauran EBT nasional, sekaligus peningkatan rasio elektrifikasi NTT yang saat ini merupakan salah satu yang terendah di Indonesia, sebesar 86,81 persen. “NTT memiliki potensi sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, serta arus laut yang besar, hingga 25 gigawatt. Masih terdapat banyak ruang bagi EBT untuk tumbuh secara optimal, tentunya dengan menghadirkan enabling factors lainnya,” urai Menteri Suharso.

Kemandirian sector pangan merupakan suatu obsesi dan harapan dari berbagai pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah meluncurkan dan mereplikasi berbagai program pembanguan guna mewujudkan suatu ketahanan dan kemandirian pangan bagi masyarakat.Karena kecukupan dan ketersediann makanan sebagai suatu parameter dalam penanggukangan kemiskinan dan upayah percepatan kesejahtraan masyarakat.Untuk itu pembangunan sector irigasi haruslah menjadi prioritas dan entry point bagi setiap kebijakan pemerintah baik dari segi kelembagaan pengelolaan irigasi,keberadaan infrastruktur,tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelolah dan memelihara irigasi.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjungjung supremasi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Page 1 of 112