Gubernur NTT memberikan apresiasi kepada jajaran DPD PAPPRI NTT dibawah kepemimpinan Ibu Adriana Kalla , atau yang biasa dikenal dengan nama Aki Kalla bersama seluruh DPC PAPPRI se-NTT yang pada hari Jumat (12/11) berhasil melaksanakan rapat kerja PAPPRI perdana di salah satu kawasan destinasi wisata terfavorit , Pantai Otan, Desa Otan , Kecamatan Semau , Kab . Kupang. Rakerda perdana ini diikuti oleh 18 DPC PAPPRI dari 22 DPC PAPPRI se-Nusa Tenggara Timur, dihadiri langsung oleh sekjen DPP PAPPRI Johny Maukar dan Ketua Bidang Program DPP PAPPRI Ayu Soraya
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT Dr. Yulianto S.H, M.H, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Kejaksaan Tinggi NTT dan Pengukuhan Tim Kerja Penertiban, Pemulihan, dan Penyelesaian Masalah Hukum Barang Milik Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur NTT Rabu (10/11/21).
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT , Dr. Yulianto S.H, M.H, dalam sambutannya mengatakan MoU ini dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparansi secara digital, bebas dari korupsi, mempunyai semangat integritas yang tinggi. Ia juga menjelaskan penataan aset daerah ini sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum yang jelas yang nantinya akan memacu timbulnya investasi dengan adanya kepastian hukum yang jelas.
“Di sumba itu budaya yang menghambat perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi itu masih sangat kuat, bagaimana membebaskan istilah "anak rumah” atau "anak-anak dalam rumah" itu, itu yang perlu dipikirkan bersama”. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), saat menerima Panitia Pelaksana Kegiatan Konsultasi Nasional Perempuan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ke-II yang akan dilaksanakan pada tanggal 25-28 November 2021 di Sumba Timur, di Ruang Kerja Gubernur NTT, Selasa, 9 November 2021.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTT untuk memperkuat kerja kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan agar berbagai masalah berhubungan dengan kependudukan dan keluarga berencana dapat teratasi.
"Tidak bisa kerja sendiri. Berbagai masalah terkait kependudukan dan keluarga berencana tidak dapat tertangani dengan baik karena kelembagaannya tidak jalan. Konvergensi tidak berjalan. Kabupaten, BKKBN, gereja atau lembaga agama, pendidikan dan budaya jalan sendiri-sendiri. Harusnya semua bersatu padu, " tegas Gubernur VBL saat menerima audiensi Kepala BKKBN bersama rombongan di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (10/11).
DATA STATISTIK Luas Daerah : 4.734.990 Ha Kabupaten/Kota : 21 Kab/1 Kota Kecamatan : 309 Kec (2019) Desa/Kelurahan : 3.026 Desa dan 318 Kelurahan (2019) Penduduk : 5.325.566 Jiwa (2020). Data Proyeksi :5.325.566 Jiwa (Proyeksi 2020). Pertumbuhan Ekonomi: -2,27 % (Tw IV 2020) IPM : 65,19 (2020) Penduduk Miskin : 2.216.714 Ribu orang (26,13%) (Sep-2020) (Sumber : BPS NTT) |
We have 70 guests and no members online