Ketentuan pasal 20 ayat (3), pasal 37, pasal 42 ayat (2), dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan perlu ditetapkan aturan teknis yang lebih rinci dari Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada tanggal 21 Oktober 2010 yang lalu. Permendagri dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga sinergi pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara bertanggung jawab.

Lembaga Perburuhan Internasional (ILO-EAST) Perwakilan NTT dan Bappeda Provinsi NTT melaksanakan Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan kepada para PKM/ Pendamping Kelompok Masyarakat Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, yang dialokasikan pada tiga wilayah antara lain, Untuk wilayah Sumba yang terdiri dari PKM Kabupaten Sumba Timur, PKM Kabupaten Sumba Tengah, PKM Sumba Barat Daya dan PKM Sumba Barat , peserta 22 orang.